Kabar baik untuk pebisnis UMKM. Per bulan Maret, pajak UMKM 2018 turun jadi 0,5% dari 1%. Informasi ini diturunkan oleh Dirjen Menkeu karena banyak pelaku usaha UMKM mengeluhkan bahwa besaran PPh 1% masih tinggi. Apalagi setelah tax amnesty UMKM gencar disuarakan oleh pemerintah. Sejauh ini, apa saja pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM?

Pajak Penghasilan (PPh)

Semua usaha UMKM dikenakan pajak ini, tanpa terkecuali. Entah usaha milik Anda sendiri atau atas nama badan usaha, semua kena. Secara definisinya, PPh merupakan nilai pajak yang didasarkan pada omzet usaha perorangan atau per kelompok usaha. Besarnya PPh sudah diatur dan disetujui oleh Dirjen Menkeu dan pemerintah yang di masa tersebut.

Sekarang, pajak untuk UMKM sudah turun ke angka 0,5%. Jelas ini melegakan banyak pihak yang berjuang di ranah serupa. Oleh karena itu, amat disayangkan bilas sampai sekarang masih ada yang tidak mau bayar pajak setelah untung banyak. Buntutnya diberendel pemerintah karena dianggap bukan warga negara yang baik.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Nilai pajak ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 lalu. PPN memang tidak dikenakan untuk UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar. Tapi begitu sudah menginjak angka tersebut, maka wajib bayar. Pajak ini dihitung dari per transaksi yang Anda lakukan selama usaha masih berjalan dengan baik.

Di dalam PPN ada yang namanya objek pajak. Apa itu? Objek ini tentu saja yang bakal dikenakan PPN. Ada 2 macam objek pajak, yakni barang kena pajak dan jasa kena pajak. Tentu saja objek tersebut wajib memenuhi kriteria berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN barang maupun jasa atas barang mewah. Selain itu, tidak kena pajak.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Mekanisme pajak ini agak mirip dengan PPN. Hanya saja bukan saat transaksi terjadi, melainkan pajak dikenakan pada waktu penyerahan BKP Mewah oleh pabrik. Termasuk pada waktu impor BKP mewah juga. Sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur PPh pasal 22 tentang impor barang mewah dari luar negeri.

Secara umum PPnBM ini berkaitan dengan UMKM yang sudah berkembang jadi usaha besar. Arus ekspor maupun impor barang sudah demikian lancar. Target pasar bukan hanya di dalam negeri saja.

Selain ketiga jenis pajak UMKM 2018 di atas, ada lagi yang bernama tax amnesty UMKM. Pajak ini diperuntukkan bagi UMKM yang memiliki NPWP, sudah melunasi tunggakan pajak, sudah bayar uang tebusan, dan lain-lain. Pajak-pajak tersebut diatur bukan untuk memberatkan pelaku usaha UMKM. Semata-mata untuk kepentingan ekonomi negara juga.

More Article

-no article found-